Majelis Ulama Indonesia atau MUI sedang mengkaji fatwa haram memainkan game PlayerUnkown’s Battlegrounds atau game PUBG. Beberapa MUI di tingkat wilayah pun sedang mengerjakan kajian serius tentang rencana fatwa haram game tersebut.

MUI Jawa Barat salah satunya, mereka menjadi yang kesatu menerbitkan rencana fatwa haram game PUBG. Sikap MUI Jawa Barat ini lalu dibuntuti oleh MUI Sulawesi Selatan. Namun, nantinya melulu MUI pusat yang berhak menilai fatwa haram PUBG.

Berikut Suara.com merangkum sejumlah fakta tentang rencana fatwa haram game PUBG yang heboh tersebut.

  1. Menginspirasi Teroris

Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar mengakui, timbulnya wacana untuk menerbitkan fatwa haram game PUBG bermula dari aksi penembakan di Selandia Baru yang menewaskan 50 orang muslim. Pelakunya merekam aksi penembakan, serupa seperti penampakan dalam game PUBG.

“pelaku ini terinspirasi oleh game PUBG. Nah, jadi ini gejala menarik bila betul PUBG melhirkan perbuatan keji unik dikaji guna game ini,” kata Rafani.

Meski demikian, tudingan pelaku penembak yaitu Brenton Tarrant dijamin tidak benar. Berdasarkan pengakuan asli Brenton Tarrant untuk publik yang bersumber dari Nex 24, ia menyatakan mengenal game-game tersebut tetapi menambahkan kata ”No” yang berarti bahwa ia tidak terinspirasi dari game tersebut.

Dalam pernyataannya, terdapat suatu pertanyaan yang berbunyi ”Apakah anda diajari kekerasan dan ekstremisme melewati permainan video, musik, sastra, film?”

Jawaban dari Tarrant ialah ”Ya, Spyro the dragon 3 mengajari saya etno-nasionalisme. Fortnite mengajar saya menjadi pembunuh dan mengerjakan gaya pamer di depan mayat musuh saya. Tidak,”

  1. Banyak Mudarat

Wacana fatwa haram PUBG terus brgulir. Wakil Ketua UMum MUI Pusat Zainut Tauhid Sa’adi mempertimbangkan guna segera mengerjakan pembahasan tentang game ini lantaran sudah memunculkan mudarat.

“Karena game PUBG ini telah menjadi gejala masyarakat, bahkan dampak dari game itu sudah memunculkan mudarat,” ungkap Zainut.

  1. Dukungan DPR

Dukungan juga dikatakan oleh Komisi X DPR yang membidangi hal pendidikan. Mereka menilai PUBG sudah emberikan akibat buru untuk pemain sampai-sampai harus dibatasi.

“Saya pun sependapat dengan fatwa MUI yang ketika ini tengah dikaji. Kita tunggu, sebab kita memang harus hati-hati betul. Supaya anda nanti tidak mengizinkan dasarnya jelas dan seluruh orang dapat menerima, juga dapat menyadarkan anak-anak kita pun orang tua bahwa ini lebih tidak sedikit ke negatifnya,” ungkap Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto.

Djoko juga menegaskan akan mengerjakan koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk memberi batas masuknya game PUBG. Pasalnya, game tersebut sangat mudah didownload oleh semua pemakai sekian banyak  usia melewati telepon pintar mereka.